Metodologi Ilmu Pemerintahan Taliziduhu Ndraha

Judul	:	Metodologi Ilmu Pemerintahan
Pengarang	:	Taliziduhu Ndraha
Penerbit	:	Rineka Cipta
Cetakan Ke	:	Cet. 2
Tahun Terbit	:	2014
Bahasa	:	Indonesia
Jumlah Halaman	:	xvi+199hlm
Kertas Isi	:	HVS
Cover	:	Soft
Ukuran	:	15 x 21 cm
Berat	:	300 gram
Kondisi	:	Baru
Harga	:	Rp       55,000
Bayar	:	Rp       47,000
Stock	:	1

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR

BAB I Pendahuluan
Latar belakang 
Masalah

BAB II PEMERINTAHAN
Pengertian pemerintahan
Gejala pemerintahan

BAB III ILMU PEMERINTAHAN
Perkembangan paradigmatik ilmu pemerintahan
Ilmu pemerintahan di Indonesia
Definisi ilmu pemerintahan
Posisi taksonomi ilmu pemerintahan
Fungsi ilmu pemerintahan

BAB IV METODOLOGI
Pengertian metodologi
Penelitian (research)
Metodologi penelitian
Metodologi ilmu

BAB V METODOLOGI ILMU PEMERINTAHAN (MIP)
Pengertian
Pengertian masalah
Subjek (S)
Menghadapi masalah (MM)
Masalah masyarakat (MM)
Masalah (Objek) Penelitian (OP)
Tindakan (T)

BAB VI MIP KE LUAR : GENERASI PERTAMA
Pengertian
Model MIP satu : manusia adalah makhluk
Model MIP dua : manusia adalah penduduk bumi
Model MIP tiga : manusia adalah warga masyarakat
Model MIP empat : masyarakat berpolitik
Model MIP lima : bangsa adalah bentuk tertinggi sistem sosial
Model MIP enam : negara adalah bentuk tertinggi sistem politik
Model MIP tujuh : negara ibarat badan usaha raksasa
Model MIP delapan : budaya menjadikan bangsa dengan negara kongruen (nation-state)
Model MIP sembilan : bhineka tunggal ika atas pembangunan nation-state indonesia

BAB VII MIP KE LUAR : GENERASI KEDUA
Pengertian
Model MIP sepuluh : rakyat adalah manusia didalam suatu negara
Model MIP sebelas : warga negara adalah rakyat pada posisi menundukan diri terhadap negara
Model MIP dua belas : rakyat adalah manusia pendiri / pemilik negara
Model MIP tiga belas : rakyat adalah yang berkepentingan
Model MIP empat belas : rakyat adalah pemegang saham (sumber-sumber negara)
Model MIP lima belas : manusia adalah warga organisasi
Model MIP enam belas : dimana ada masyarakat di sana ada (diperlukan) governance
Model MIP tujuh belas : pemerintah memegang pertanggungjawaban atas kepentingan rakyat
Model MIP delapan belas : pemerintah adalah semua badan yang memproduksi,mendistribusi,atau menjual alat pemenuhan kebutuhan rakyat berbentuk jasa-publik dan layanan -civil
Model MIP sembilan belas : pemerintah adalah badan profesional

BAB VIII MIP KE LUAR : GENERASI KETIGA 
Pengertian
Model MIP dua puluh : rakyat yang berkepntingan,pemerintah memenuhi,mengatur dan melindungi
sehingga sustainabilitas bangsa-bangsa terjamin
Model MIP dua puluh satu : Proses pemerintahan pembangunan sejajar dengan proses produksi,distribusi dan pemasaran
Model MIP dua puluh dua : Hubungan antara pemerintah dengan rakyat adalah hubungan antara jani dan percaya
Model MIP dua puluh tiga : Hubungan antara pemerintah denga yang diperintah sejajar dengan hubungan antara produser/penjual/distributor dengan konsumer/pembeli/distributee
Model MIP dua puluh empat : pemerintah adalah bagian integral rakyat
Model MIP dua puluh lima : hubungan antara pemerintah dengan rakyat sedekat mungkin
Model MIP dua puluh enam : hubungan antara rakyat dengan pemerintah adalah bhineka tunggal ika
Model MIP dua puluh tujuh : hubungan antara rakyat dengan pemerintah adalah hubungan kenyataan dengan cita-cita(harapan)
Model MIP dua puluh delapan : hubungan antara rakyat dengan pemerintah adalah hubungan yang ditemukan dan didesain terus menerus
Model MIP dua puluh sembilan : hubungan antara rakyat dengan pemerintah adalah hubungan antara pemetintah dengan tiap-tiap rakyat
Model MIP tiga puluh : hubungan  rakyat dengan pemerintah adalah hubungan antara private action dengan colletive action
Model MIP tiga puluh satu : hubungan antara rakyat dengan pemerintah adalah hubungan antara daerah dengan pusat

BAB IX MIP KELUAR : GENERASI KEEMPAT
Pengertian
Pentingnya daerah
Model MIP tiga puluh dua : kedudukan daerah sebagai subsistem politik menghubungkan arakyat dengan pemerintah pusat
Model MIP tiga puluh tiga : Wilayah menghubungkan daerah tingkat I dengan daerah tingkat II
Model MIP tiga puluh empat : hubungan antara daerah dengan pusat adalah hubungan antara kepala daerah dengan kepala wilayah
Model MIP tiga puluh lima : Pemda (kepala daerah dan DPRD) ibarat direksi dengan komisaris daerah sebagai unit ekonomi
Model MIP tiga puluh enam : daerah sebagai masyarakat hukum menciptakan ketertiban,kepastian hukum dan rasa keadilan bagi rakyat
Model MIP tiga puluh tujuh : daerah adalah lingkungan budaya dan pelaku budaya
Model MIP tiga puluh delapan : daerah adalah penyelengara manajemen lingkungan
Model MIP tiga puluh sembilan : daerah adalah penyelengara manajemen sumber daya manusia
Urusan rumah tangga daerah

BAB X KE DALAM : GENERASI PERTAMA
Pengertian
Model MIP empat puluh : sasaran kajian ilmu pemerintahan adalah peristiwa kerakyatan (pemerintahan)
Model MIP empat puluh satu : hubungan kerakyatan adalah peramalan pemerintahan
Model MIP empat puluh dua : ramalan harus dikondisikan (model xy dan xyz)
Model MIP empat puluh tiga : proses politik vs proses pemerintahan
Model MIP empat puluh empat : semakin lemah linker,semakin besar dan berat tanggung jawab eksekutif
Model MIP empat puluh lima : alternatif rekayasa linker eksekutif
Model MIP empat puluh enam : definisi ilmu pemerintahan

BAB XI KE DALAM : GENERASI KEDUA
Pengertian
Model MIP empat puluh tujuh : ilmu pemerintahan adalah sebuah masyarakat,yaitu masyarakat ilmu pengetahuan (the community of science)
Model MIP empat puluh delapan : hubungan antara disiplin ilmu pemerintahan dengan ilmu lain

BAB XII KE DALAM : GENERASI KETIGA
Pengertian
Model MIP empat puluh sembilan : metodologi dikjarlat ilmu pemerintahan
Model MIP lima puluh : metodologi penelitian dan pengembangan ilmu pemerintahan
Kesimpulan

BAB XIII URUSAN PARIWISATA : SEBUAH SAMPEL IMPLEMENTASI MIP
Mengapa pariwisata
Peninjauan lapangan
MIP sektor pariwisata

BAB VIX PENUTUP : BERTEMU BAROMETHEUS (aliran baru ilmu pemerintahan: Prometheanisme

Lampiran
Daftar pustaka 


PEMESANAN 081548335325 (WA) 
Model MIP empat pul