SISTEM AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Edisi 2, Indra Bastian

Kategori(Sub)	: Teks Ekonomi
Penulis	: Indra Bastian, Ph.D., M.B.A., Akt.
Ukuran	: 21 x 26
Halaman	: 556 halaman
Edisi	: II
Cetakan	: 2nd Published
Tahun Terbit	: 2007
Berat	: 1.300gram
Harga	: Rp 162.900,-   Diskon 15%
Harga Diskon	: Rp 138.500
Stock	:1

SISTEM AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Edisi 2

Pengarang : Indra Bastian, Ph.D., M.B.A., Akt.

Penerbit : Salemba Empat



DAFTAR ISI



Kata Pengantar

Daftar Singkatan

BAB SATU: Pendahuluan

1.1 Tujuan Penyusunan Sistem Akuntansi Sektor Publik

1.1.1 • Latar Belakang Penyusunan Sistem Akuntansi Sektor Publik

1.1.2Tujuan Penyusunan Sistem Akuntansi Sektor Publik

1.2 Dasar Hukum Pelaksanaan Sistem Akuntansi Sektor Publik

1.2.1 Dasar Hukum Keuangan Negara

1.2.2 Dasar Hukum Keuangan Daerah

1.2.3 Review Regulasi Terkait dengan Akuntansi Sektor Publik

1.3 Gambaran Umum Pelaksanaan Sistem Akuntansi Sektor Publik

1.3.1 Kondisi Masa Lalu dan Masa Sekarang

1.3.2 Kondisi yang Diharapkan

1.4 Prinsip dan Variasi Sistem Akuntansi Sektor Publik

1.4.1 Prinsip Sistem Akuntansi Sektor Publik

1.4.2 Variasi Sistem Akuntansi Sektor Publik

1.5 Sistematika Penulisan Buku

Esai

Kasus Diskusi



BAB DUA: Penyusunan, Sistem. Akuntansi Sektor Publik

2.1 Kerangka Komprehensif Prosedur Penyusunan

Sistem Akuntansi Sektor Publik

2.1.1 Dasar Penyusunan Sistem Akuntansi Sektor Publik

2.1.2 Pendekatan Penyusunan Sistem Akuntansi Sektor Publik

2.1.3 Faktor-faktor yang Perlu Dipertimbangkan dalam Penyusunan Sistem Akuntansi Sektor Publik

2.1.4 Langkah-langkah Penyusunan Sistem Akuntansi Sektor Publik

2.1.5 Jenis Penetapan (Assignment) Penyusunan Sistem Akuntansi Sektor Publik

2.1.6 Ilustrasi Jenis Penetapan (Assignment) Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi

2.1.7 Hal-hal yang Harus Diajukan Sebelum Mcnyusun Sistem Akuntansi Sektor Publik

2.1.8 Siapa yang Harus Menyusun Sistem Akuntansi Sektor Publik

2.1.9 Masahih, Penyusunan Sistem Akuntansi Sektor Publik

2.1.10 Pengendalian Manajemen dalam Penyusunan Sistem Akuntansi Sektor Publik

2.1.11 Komposisi Komprehensif Penyusunan Sistem Akuntansi Sektor Publik

2.2 Organisasi, Klasifikasi, dan Kapitalisasi Keuangan

2.3 Bagian-bagian dari Organisasi Pemerintah dan Organisasi Kepegawaian

2.3.1 Jenis Pengorganisasian

2.3.2 Bagian-bagian dalam Organisasi Pemerintah

2.3.3 Konsultasi dengan Pimpinan dan Kepala Bagian

2.3.4 Bagan Organisasi Departemental dan Kepegawaian

2.4 Organisasi Kerja Akuntansi dalam Organisasi Sektor Publik

2.5 Organisasi Akuntansi Kas Daerah

2.6 Formulir-formulir dan Catatan-catatan dalam Tiap Bagian

2.6.1 Formulir-jbrm’ulir

2.6.2 Catatan-catatan di Tiap Bagian Organisasi

2.7 Register, Jurnal, dan Buku Besar yang Harus Digunakan

2.8 Pengendalian Manajerial

2.9 Kode Rekening

2.10 Laporan Statistik dan Akuntansi

2.11 Kertas.Kerja Penyusunan Sistem Akuntansi yang Lengkap

Esai

Kasus Diskusi



BAB TIGA: Sistem dan Kebijakan Akuntansi Sektor Publik

3.1 Siklus Akuntansi Sektor Publik

3.1.1 Pendahuluan

3.1.2 Siklus Akuntansi Sektor Publik

3.2 Sistem Akuntansi dart Kebijakan Akuntansi Sektor Publik

3.2.1 Sistem Akuntansi Sektor Publik-Pendabuluan

3.3.2 Kebijakan Akuntansi Sektor Ili i blik-Pcmialuditan

3.2.3 Model Struktur Organisasi untuk Penli,asunan Laporan Keuangan

3.3 Prosedur Sebelum Transaksi Berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006

3.3.1 Prosedur Setelah Pengesahan Anggaran

3.3.2 Prosedur Pengajuan Belanja oleh Unit Kcrja

3.2.3 Prosedur Manajemen Kas Pemerintahan

3.3.4 Prosedur Pencairan Kas ke Unit Keria ….

3.5 Prosedur Penerimaan Kas oleh Unit Kerja

3,4 Kebijakan dan Sistem Akuntansi Kas

3.4.1 Pengertian Kas

3.4.2 Karakteristik Kas

3.4.3 Tujuan

3.4.4 Kebijakan Akuntansi Kas

3.4.5 Sistem Akuntansi Kas

3.4.6 Aktivitas Pengendalian

3.5 Kebijakan dan Sistem Akuntansi Piutang

3.5.7 Pengertian dan Karakteristik Piulwig

3, 2 Tujuan

3.3.3 Kebijakan Akuntansi Phitong

3.5.4 Sistem Akuntansi Piutang

3.5.5 Aktivitas Pengendalian

3.6. Kebijakan dan Sistem Akuntansi Persediaan

3.6.1 Pengertian Persediaan

3.6.2 Karakteristik Persediaan

3.6.3 Tujuan

3.6.4 Kebijakan Akuntansi Persediaan

3.6.5 Sistem Akuntansi Persediaan

3.6.6 Aktivitas Pengendalian

3.7 Kebijakan dan Sistem Akuntansi Aktiva Tetap

3.7.1 Pengertian, Karakteristik, dan Penggolongan Aktiva Tetap

3.7.2 Tujuan

3.7.3 Kebijakan Sistem Akuntansi Aktiva Tetap

3.7.4 Sistem Akuntansi Aktiva Tetap

3.7.5 Aktivitas Pengendalian

3.8 Kebijakan dan Sistem Akuntansi Investasi

3.8.1 Pengertian, Karakteristik dan Penggolongan Investasi

3.8.2 Tujuan Sistem Akuntansi Investasi

3.8.3 Kebijakan Akuntansi Investasi

3.8.4 Sistem Akuntansi Investasi

3.8.5 Aktivitas Pengendalian

3.9 Kebijakan dan Sistem.Akuntansi Utang

3.9.1 Pengertian Utang/Kewajiban

3.9.2 Karakteristik Utang/Kewajiban

3.9.3 Tujuan

3.9.4 Kebijakan Akuntansi UtanglKewajiban

379.5 Sistem Akuntansi Utang/Kewajiban

3.9.6 Aktivitas Pengendalian

3.10 Kebijakan dan Sistem Akuntansi Ekuitas

3.10.1 Pengertian dan Karakteristik Ekuitas

3.10.2 Tujuan

3.10.3 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

3.10.4 Sistem Akuntansi Ekuitas

3.10.5 Aktivitas Pengendalian

3.11 Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pendapatan

3.11.1 Pengertian Pendapatan

3.11.2 Karakteristik Pendapatan

3.11.3 Tujuan

3.11.4 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

3.11.5 Sistem Akuntansi Pendapatan

3.11.6 Aktivitas Pengendalian

3.12 Kebijakan dan Sistem Akuntansi Belanja

3.12.1 Pengertian Belanja/Biaya

3.12.2 Karakteristik Belanja/Biaya

3.12.3 Tujuan

3.12.4 Kebijakan Akuntansi Belanja/Biaya

3.12.5 Sistem Akuntansi Belanja/Biaya

3.12.6 Aktivitas Pengendalian

Esai

Kasus Diskusi



BAB EMPAT: Formulir dan Jurnal

4.1 Pendahuluan

4.2 Desain dan Penggunaan Dokumen Bisnis pads Organisasi Sektor Publik

4.2.1 Pentingnya Formulir dalam Akuntansi

4.2.2 Beberapa Prinsip Dasar Pembuatan Formulir

4.2.3 Pentingnya Pengendalian atas Formulir-formulir oleh

Akuntan atau Ahli Sistem

4.2.4 Penyempurnaan Sistem Akuntansi dengan

Mengadakan Penyelidikan atas Formulir

4.3 Dokumen-dokumen Sebelum Transaksi

4.3.1 Dokumen Setelah Pengesahan Anggaran

4.3.2 Dokumen Pengajuan Belanja oleh Unit Kerja

4.3.3 Dokumen Manajemen Kas Pemerintahan

4.3.4 Dokumen Pencairan Kas ke Unit Kerja

4.3.5 Dokumen Penerimaan Kas oleh Unit Kerja

4.4 Bukti Transaksi

4.4.1 Bukti Transaksi dalam Prosedur Akuntansi

Keuangan Daerah pads SKPD

4.4.2 Akuntansi Keuangan Daerah pads Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPPKD)

4.5 Prinsip Mengenai Sifat dan Penggunaan Jurnal Berta Formulir

4.6 Catatan Ash yang Umum Digunakan

4,7 Penyusunan Jurnal

4.8 Metode Pencatatan Informasi dalam Jurnal

4.9. Jurnal Neraca dan Jurnal Laba Rugi

4.10 Jurnal Khusus

4.10.1 Alasan Mengapa Jurnal Neraca dan Jurnal Laba Rugi Dibagi Lebih Lanjut

4.11 Contoh Jurnal Per Kelompok Rekening dan Per SKPD

4.11.1 Jurnal Per Kelompok Rekening

4.11.2 Jurnal Per Dinas

4.12 Alur Prosedur Berbasis Dokumen

4.12.1 Prosedur Sebelum Transaksi

4.12.2 Prosedur Kas

4.12.3 Prosedur Piutang

4.12.4 Prosedur Persediaan

4.12.5 Prosedur Aktiva Tetap

4.12.6 Prosedur Investasi/Pembiayaan

4.12.7 Prosedur Utang/Kewajiban

4.12.8 Prosedur Ekuitas

4.12.9 Prosedur Pendapatan Daerah

4.12.10 Prosedur Belanja Daerah

Esai

Kasus Diskusi



BAB LIMA: Buku Besar

5.1 Pendahuluan

5.2 Perkiraan-perkiraan Buku Besar

5.2.1 Susunan Perkiraan Buku Besar

5.2.2 Bagan Perkiraan Buku Besar

5.2.3 Kode Perkiraan Buku Besar

5.2.4 Tujuan Kode

5.2.5 Hal-hal yang Perlu Dipertimbangkan dalam Merancang Kode Rekening

5.2.6 Metode Penyusunan Kode Rekening

5.2.7 Kode Rekening Sesuai Permendagri No 1312006

5.3 Bentuk Buku Besar

5.3.1 Buku Besar Pembantu

5.4 SPJ

5.4.1 SPJ dan Buku Besar Kas

5.4.2 Duplikasi SPJ dan Laporan Keuangan

Esai

Kasus Diskusi



BAB ENAM: Pelaporan Keuangan Sektor Publik

6.1 Format Pelaporan Keuangan

6.1.1 Laporan Posisi Keuangan/Neraca

6.1.2 Laporan Kinerja Keuangan atau Laporan Surplus/Defisit

6.1.3• Laporan Arus Kas

6.1.4 Laporan Perubahan Ekuitas

6.1.5 Laporan Realisasi Anggaran

6.2 Penyusunan Laporan Keuangan Sektor Publik

6.3 Timbulnya Kendali bagi Entitas Lain untuk Tujuan Pelaporan Keuangan

6.4 Pengendalian untuk Tujuan Pelaporan Keuangan

Esai

Kasus Diskusi



BAB TUJUII: Pelaporan Keuangan Konsolidasi Sektor Publik

7.1 Penentuan Apakah ada Pengendalian untuk Tujuan Pelaporan Keuangan

7.2 Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi

7.2.1 Pengertian

7.2.2 Hubungan antara Entitas Pengendali (Pemda/Perkab/Pemkot) dengan Entitas Kendalian (Dinas)

7.2.3 Istilah yang Digunakan dalam Laporan Keuangan Konsolidasi

7.2.4 Penyajian Laporan-Laporan Keuangan Konsolidasi

7.2.5 Lingkup Laporan Keuangan Konsolidasian

7.3 Prosedur Konsolidasi

7.3.1 Membuat Jurnal Eliminasi

7.3.2 Membuat Kertas Kerja

7.3.3 Membuat Laporan Keuangan Konsolidasian

7.4 Pengiriman Kas Antarunit Kerja

7.5 Pengiriman Barang Antarunit Kerja

Esai

Kasus Diskusi



BAB DELAPAN: Neraca untuk Pertama Kali

8.1 Pengertian. dan Tujuan Neraca Untuk,Pertama Kali

8.1.1 Fungsi Neraca

8.2 Peran Neraca yang Disusun untuk Pertama Kali

8.3 Problematika Penyusunan Neraca untuk Pertama Kali

8.4 Tahapan Implementasi Neraca yang Disusun untuk Pertama Kali

8.5 Elemen Laporan Posisi Keuangan/Neraca

8.6 Contoh Menyusun Neraca Untuk Pertama Kali

8.6.1 Aktiva Lancar

8.6.2 Aktiva Tetap

8.6.3 Utang

8.6.4 Ekuitas

8.7 Kesimpulan dan Saran

Kasus Diskusi



Bab SEMBILAN: Pengendalian Internal

9.1 Pendahuluan

9.2 Unsur Pengendalian Internal

9.2.1 Struktur Organisasi

9.2.2 Sistem Wewenang dan Prosedur

9.2.3 Praktik yang Sehat dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

9.2.4 Pegawai yang Kompetensinya Setara dengan Tanggung Jawabnya

9.3 Lingkungan Pengawasan

9.3.1 Filosofi dan Gaya Pemimipin

9.3.2 Metode Pengendalian

9.4 Pendekatan dalam Perancangan Pengawasan

Esai



ANNEX: Contoh Kasus Komprehensif Siklus Akuntansi SKPD “A”

Daftar Istilah

Daftar Pustaka

PEMESANAN 081548335325 (WA)